JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM - Jakarta Barat tengah dilanda kekhawatiran akibat serangkaian kejahatan jalanan brutal dan berulang yang terjadi belakangan ini. Meningkatnya kasus begal, pencurian dengan kekerasan, dan tindakan premanisme membuat warga merasa tidak aman, terutama pada malam hari hingga dini hari. Situasi ini bahkan mendorong masyarakat di media sosial untuk menjuluki kawasan tersebut sebagai “Gotham City,” merujuk pada kota fiksi dalam kisah Batman yang terkenal dengan tingkat kejahatannya yang tinggi.

Keresahan Warga dan Lonjakan Kejahatan Jalanan

Selama tiga minggu terakhir, setidaknya sepuluh kasus kejahatan kekerasan telah dilaporkan di Jakarta Barat, mulai dari pencurian sepeda motor yang melibatkan senjata api, perampokan dengan senjata tajam, serangan dengan cairan asam, hingga penusukan. Warga seperti Fajar (26) dan Shadam mengaku merasa cemas saat melintasi jalan yang minim penerangan, seperti Jalan Arjuna Utara di Kebon Jeruk. Mereka memilih untuk mengemudi melebihi batas kecepatan atau bepergian dalam konvoi bersama rekan kerja untuk menghindari risiko menjadi korban. Josias Simon, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa peningkatan kejahatan jalanan didorong oleh tiga faktor utama, yaitu motivasi pelaku (tekanan ekonomi dan peredaran narkotika), kerentanan korban, serta kondisi wilayah (malam hari, penerangan yang buruk, gang-gang sempit). Ia juga menyoroti fenomena “no viral, no justice”, yang mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

Respons Pemerintah dan DPRD: Kolaborasi Lintas Sektor

Menanggapi situasi tersebut, Hardiyanto Kenneth, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, memfasilitasi pertemuan lintas sektor melalui acara “Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI)” di Kantor Walikota Jakarta Barat. Kenneth menekankan bahwa keamanan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keamanan, sektor bisnis, dan masyarakat. Ia meminta pemetaan terperinci terhadap daerah-daerah rawan kejahatan, patroli rutin pada jam-jam berisiko tinggi, serta optimalisasi teknologi pengawasan seperti CCTV. Pemasangan CCTV dapat dilakukan melalui sistem sewa dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). Kepala Kepolisian Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menyatakan bahwa timnya akan mengintensifkan patroli dan razia, serta mengingatkan warga untuk menggunakan hotline darurat 110. Sementara itu, Achmad Yani, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai bahwa lonjakan insiden perampokan telah mencapai tingkat darurat keamanan lingkungan dan mengusulkan pengaktifan kembali program siskamling yang didukung oleh CCTV, panic button, dan patroli terpadu.

Kejahatan Begal dan Pembelaan Diri Korban

Secara hukum, kejahatan begal diklasifikasikan sebagai perampokan dengan kekerasan. [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama Pasal 365 mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (ayat 1), dua belas tahun jika dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau mengakibatkan luka berat (ayat 2), serta lima belas tahun jika mengakibatkan kematian (ayat 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru memuat ketentuan serupa dalam Pasal 479, yang mengatur pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun hingga pidana mati atau penjara seumur hidup jika dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau kematian.
Korban yang melakukan perlawanan hingga mengakibatkan pelaku cedera atau meninggal dunia tidak serta-merta dapat dipidana. Baik KUHP lama (Pasal 49) maupun KUHP baru (Pasal 33, 34, 42, 43) mengakui alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu pembelaan darurat (noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer excess). Berdasarkan teori hukum pidana, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatan pembelaan dilakukan karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, serta tidak ada pilihan lain yang layak.
Dalam konteks korban begal, pembelaan diri secara darurat yang memenuhi syarat serangan mendadak dan melanggar hukum serta pembelaan yang proporsional dapat membenarkan tindakan korban, sehingga membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Hakim akan menentukan apakah tindakan tersebut termasuk dalam alasan pembebasan dari tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolging) atau apakah tindakan tersebut melampaui batas-batas yang dapat dimaafkan akibat tekanan emosional.

Penguatan Sistem Keamanan Terpadu

Fenomena Jakarta Barat yang dijuluki “Gotham City” seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak terkait. Diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar tindakan simbolis. Pemetaan kawasan berisiko tinggi, peningkatan penerangan jalan, pelaksanaan patroli besar-besaran, optimalisasi sistem CCTV, serta pengaktifan program siskamling modern merupakan prioritas mendesak. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memberikan efek jera bagi pelaku begal, sekaligus memastikan korban yang melakukan pembelaan diri tidak dipidanakan apabila memenuhi ketentuan undang-undang. Partisipasi aktif masyarakat dalam program pengawasan lingkungan juga sama pentingnya. Melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, sektor bisnis, dan warga, diharapkan rasa aman dapat dipulihkan dan Jakarta Barat dapat kembali menjadi kawasan yang aman dan nyaman untuk seluruh kegiatan masyarakat.