JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM - KPK menyatakan siap mengkaji data badan usaha milik negara bermasalah yang akan diserahkan Danantara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan tersebut dapat masuk tahap penindakan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti.

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK dan Danantara membahas penguatan pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Menurut KPK, kerja sama dengan Danantara penting karena pengelolaan BUMN bersinggungan dengan uang negara, proyek strategis, investasi, dan layanan publik. KPK mengapresiasi langkah Danantara yang membuka ruang koordinasi dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Dari Pencegahan ke Penindakan

Budi Prasetyo menjelaskan pembahasan awal difokuskan pada pencegahan, mitigasi, dan perbaikan tata kelola. Namun KPK tetap membuka kemungkinan penindakan jika dari data yang dikaji ditemukan indikasi pidana korupsi. Dengan demikian, data Danantara dapat berfungsi ganda: sebagai bahan perbaikan sistem dan sebagai pintu masuk penegakan hukum.

Perbedaan antara pencegahan dan penindakan menjadi penting. Pencegahan bertujuan menutup celah penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar. Penindakan dilakukan ketika ada bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan korupsi. Dalam konteks BUMN, kedua pendekatan sering harus berjalan bersama karena persoalan tata kelola dapat berkembang menjadi perbuatan pidana.

Danantara sebelumnya juga menjadi sorotan setelah menemukan berbagai masalah tata kelola pada sejumlah entitas BUMN. Laporan Tempo.co mengenai masalah di Pos Indonesia menunjukkan isu tata kelola perusahaan negara masih menjadi perhatian publik. KPK akan menilai setiap data berdasarkan kewenangannya, termasuk apakah masalah tersebut bersifat administratif, perdata, bisnis, atau mengandung unsur pidana korupsi.

Risiko Tata Kelola BUMN

BUMN mengelola aset dan dana dalam jumlah besar sehingga rentan terhadap konflik kepentingan, pengadaan bermasalah, penggelembungan nilai proyek, rekayasa laporan, dan penyalahgunaan kewenangan. Risiko meningkat ketika keputusan bisnis tidak disertai pengawasan yang kuat. Karena itu, koordinasi antara Danantara dan KPK dapat membantu memetakan area rawan korupsi.

Pencegahan korupsi di BUMN membutuhkan transparansi data, audit yang independen, pengendalian internal, dan pelaporan konflik kepentingan. Selain itu, perusahaan negara perlu memastikan keputusan investasi dan proyek strategis memiliki kajian risiko yang memadai. Jika tidak, kerugian bisnis dapat bercampur dengan dugaan penyimpangan hukum.

KPK tidak dapat langsung menyamakan setiap kerugian BUMN dengan korupsi. Dalam praktik hukum, kerugian bisnis perlu dibedakan dari kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Penilaian tersebut membutuhkan audit, pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, dan analisis hubungan antara keputusan pejabat dengan keuntungan pihak tertentu.

Akuntabilitas Pengelolaan Negara

Kerja sama KPK-Danantara juga berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Ketika BUMN menjadi instrumen pembangunan dan investasi, publik berhak mengetahui bagaimana risiko dikelola dan bagaimana penyimpangan ditangani. Data yang diserahkan kepada KPK harus dapat ditindaklanjuti secara profesional tanpa digunakan sebagai alat tekanan politik atau persaingan bisnis.

Jika KPK menemukan indikasi pidana, proses penegakan hukum harus mengikuti prosedur penyelidikan dan penyidikan. Jika temuan bersifat kelemahan tata kelola, rekomendasi pencegahan dapat diarahkan pada perbaikan sistem. Kedua hasil itu sama-sama penting untuk mencegah kerugian negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN.

Langkah berikutnya adalah verifikasi data yang disiapkan Danantara. KPK akan menilai kelengkapan dokumen, pihak yang terlibat, nilai transaksi, dan hubungan dengan kewenangan pejabat. Hasil kajian tersebut akan menentukan apakah perkara masuk jalur penindakan atau menjadi rekomendasi pencegahan dan monitoring bagi BUMN terkait.